BAHAYA LATEN KORUPSI

Mei 22, 2009

syed hussein al atasBahwa menurut Prof. DR. Syed Hussein Alatas Sosiologi Korupsi, LP3ES,Jakarta, 1975, hal. 46-47”, menyebutkan bahwa paling sedikit ada 7 (tujuh) Bahaya Laten KORUPSI di Indonesia yakni :

  1. Kemiskinan meningkat
  2. Otak jadi rusak
  3. Rakyat semakin melarat
  4. Utang Negara semakin menggunung
  5. Pendidikan semakin mahal
  6. Sendi demokrasi jadi rusak
  7. Investasi terhambat

PENYEBAB   KORUPSI

Bahwa Prof. Dr. H.Baharuddin Lopa, SH. dalam bukunya  Masalah Korupsi dan Pemecahannya hal.45 1997, Penerbit PT. Kipas Putih Aksara-Jakarta, menyebutkan ada 12(dua belas Faktor Penyebab Korupsi itu, yakni :

  1. Kerusakan Moral
  2. Rendahnya budaya Malu
  3. Lemahnya sistem
  4. Kerawanan kondisi sosial ekonomi
  5. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum
  6. Seringnya Pejabat meminta Sumbangan kepada Pengusaha-Pengusaha;-
  7. Pungli.-
  8. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;-
  9. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang serba tertutup;-
  10. Rendahnya kontrol oleh Lembaga-Lembaga Pengawasan;-
  11. Lemahnya perundang-undangan yang ada;-
  12. Gabungan dari semua Faktor 1 – 11 tersebut di atas;-

SOLUSI  ALTERNATIF PENCEGAHAN  KORUPSI

Oleh karena itu diperlukan pula 12(dua belas Faktor cara pemecahan Korupsi khususnya di Indonesia, yakni :

1. Upaya perbaikan moral melalui peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (pendekatan Agama –  iman )

2. Peningkatan Budaya Malu untuk Korupsi melalui pendekatan Adat-istiadat ( contoh : Siri bagi Suku Bugis-Makassar ).-

3. Penguatan Fungsi-Fungsi system manajemen Pemerintahan dan Pembagunan, seperti Fungsi Perencanaan, Fungsi Pelaksanaan dan Fungsi Pengawasan,(Asas tertib penyelenggaraan Negara)

4. Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui pemberdayaan terpadu.-

5. Ketegasan dan keberanian Aparat Penegak Hukum, yakni punishment yang  adil dan Society protection  ( Asas kepastian hukum ).-

6. Peningaktan jaminan kepastian hukum  dalam pelayanan publik.-( asas inhabitual bribery ).-

7. Peningkatan jaminan kepastian  tarif dalam pelayanan publik.-(untuk menghindari budaya pungli ).-

8. Perlunya intensitas pendidikan antikorupsi berbasis masyarakat, melalui sosialisasi paling sedikit 14 macam delik-delik korupsi sebagaimana dimaksud pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.- ( Asas empowernment ).-

9. Peningkatan upaya keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ( Asas Transparansi ).-

10. Penerapan sanksi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan ( sanksi Administratif; Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana ), misalnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BAWASDA; BPKP; BPK; DPR/DPD/DPRD; dan ITJEND disampaikan langsung kepada Aparat Penegak Hukum ( Kejaksaan; Kepolisian; KPK; TIMTASTIPIKOR.

11. Penerapan pembuktian terbalik yang menganut asas Reversal of the burden of proof dan asas omkering van bewijslast dalam bentuk murni serta  perlindungan hukum bagi saksi pelapor.- ( Asas akuntabilitas ).-

12. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara.-( Asas kepentingan umum-aspiratif, akomodatif, selektif ).-

Bahwa 12 faktor penyebab korupsi dan 12 solusi alternatif tersebut di atas, yang paling dominan sebagai penyebab adalah lahirnya krisis “moral” akibat pergeseran nilai-nilai Nasionalisme-Religius kearah Kapitalisme-Liberalisme yang menimbulkan persaingan individualisme Global dan memunculkan lunturnya sifat “malu” individu untuk korupsi. Seandainya perbuatan Korupsi dipandang sama dengan perbuatan telanjang bulat di depan umum, maka tidak akan ada seorangpun yang berani melakukan korupsi, karena malu, kecuali orang gila.-

Bahwa menurut RE. Barimbing,SH dalam bukunya “Catur Wangsa yang bebas Kolusi – SIMPUL MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM” Penerbit PAKAR-Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, menyatakan “Penyebab Korupsi adalah Uang dan Kekuasaan sebagai biang keladi utama”.- Uang dan kekuasaan telah menjadi ideologi baru;- Ada Uang – ada Jasa sudah menjadi trend untuk menggantikan Institusi yang telah lama ada seperti sumbangan atau upeti;- Pengadilan sudah sekian lama menjadi sandiwara yang sangat lucu, sampai-sampai tidak ada lagi yang mampu menahan tertawa terhadap setiap putusan yang dihasilkan.- Hukum telah ditempatkan sedemikian hinanya, sehingga hukum menjadi hamba sahaya bagi orang-orang berduit dan berkuasa.- Di bawah Pengaruh sang Sutradara, siapa yang bersalah dan siapa yang beruntung bisa diatur;- Siapa yang harus menjadi Tersangka dan siapa yang hanya menjadi Saksi bisa diatur;- Mana yang dipidana dan mana yang diperdata bias dibolak-balik, tergantung pesanan/order.- Karena pesananlah, Aparat penegak hukum bisa dengan gampang menempatkan sebuah kasus sebagai “dark number”, karena sang sutradara sebuah kesalahan materiel bisa disederhanakan menjadi kesalahan prosedural;- Sebaliknya penjahat  sekelas koruptor dan terotis ekonomi yang katanya sulit terlacak di seantero dunia, bahkan kirim salam buat pejabat yang menjadi konconya;- Rasanya tidak ada lagi yang lebih sulit di Negeri ini, selain mencari keadilan dan kebenaran;- Akibatnya proses  kasus-kasus tindak pidana korupsi ibarat sebuah sinetron yang akhirnya tergantung selera sang sutradara;- Siapakah sang sutradara itu?;- Siapa lagi kalau bukan kekuasaan dan uang;- Tengoklah Kasus dugaan korupsi Dirut Perum BULOG dan bandingkan dengan Kasus Dirut PT. PLN  dan Kasus Korupsi Dana BLBI Rp.600 Triliun serta kasus-kasus lainnya;-

Fakta menunjukan kepada kita, betapa banyaknya Lembaga Pengawasan keuangan Negara dan Institusi Penegak Hukum di Negeri ini. Ada BAWASDA yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi; Kabupaten dan Kota; Ada BPKP yang mengawasi keuangan dan pembangunan dari pusat sampai di Daerah; ada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Negara; ada IRJEND tiap Departemen dan Non Departemen; ada MENPAN yang mengawasi Kinerja Pejabat Negara dan ada DPR-RI/DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, tapi Korupsi dana APBD/APBN jalan terus, karena tidak jelas siapa mengawasi siapa;- Demikian pula Institusi Penegak Hukum sangat banyak;- Ada Kejaksaan Agung; Kejaksaan Tinggi; Kejaksaan Negeri; Ada Kepolisian; Ada TIMTAS TIPIKOR; Ada KPK, tapi korupsi bukannya menurun, bahkan semakin bertambah.- Banyak temuan tapi minus tindakan;- Lalu, apa penyebabnya? Tiada lain penyebabnya adalah uang dan kekuasaan;- Ada kasus ada jasa dan ada uang;- Itulah yang terjadi di Negeri ini;- Kenapa demikian parah? Karena di Negeri ini budaya PUNGLI/SUAP telah berurat-akar;- Mulai dari Masuk mendaftar jadi Polisi ada Pungli; Mendaftar PNS ada Pungli; Naik Pangkat ada Pungli; Dapat Jabatan basah ada Pungli; Masuk Bea Cukai ada Pungli; Ikut  Tender Proyek ada pungli; Urus perizinan ada Pungli, Masuk berobat di Rumah Sakit ada Pungli; Masuk Lembaga Pemasyarakatan ada Pungli; urus izin penguburan ada Pungli; singkatnya dimana ada kekuasaan disitu ada Jasa dan segala-galanya uang sebagai imbalan jasa;- Ironis, padahal Negeri ini adalah Negara Hukum

Karena itu upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab Aparat Penegak Hukum semata, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 41 telah memberikan Hak dan tanggung jawab bagi Masyarakat untuk berperan serta membantu Pemerintah memberantas Korupsi.- Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan ada 8(delapan) Hak Masyarakat, yakni :

  1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi    adanya dugaan  telah terjadi tindak pidana korupsi;
  2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan   memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi   kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
  3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada   penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang  diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga  puluh) hari;
  5. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam  angka (1); (2); (3) di atas;
  6. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  8. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;

Bahwa dalam pelaksanaan 8 (delapan) Hak Masyarakat tersebut di atas, kerapkali tidak berjalan sebagaimana diharapkan dan salah satu factor penyebabnya adalah terbatasnya akses informasi dan pemahaman masyarakat tentang delik-delik tindak pidana korupsi beserta berbagai macam modus operandi.- Akibatnya, fungsi kontrol masyarakat secara tehnis juridis sangat terbatas, sehingga menimbulkan kecenderungan TEBANG PILIH dalam pemberantasan Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum;- Hal ini berdampak pada semakin menumpuknya tunggakan kasus Korupsi yang belum tuntas, misalnya kasus Korupsi BLBI; Kasus Korupsi PT. PLN; Kasus Korupsi Pengelolaan Lahan Gelora Bung Karno; Kasus Korupsi Pengelolaan Lahan Eks Bandara Kemayoran;dll.- Kondisi ini semakin mencederai kepastian hukum dan melukai rasa keadilan masyarakat;-

Padahal “Segala Warga Negara” bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya.- Demikian penegasan pasal 27 ayat(1) UUD 1945 sebagai jaminan hak konstitusi segala warga Negara di Negeri ini. Hal ini berarti idealnya hukum seharusnya dapat mewujudkan “keadilan” bagi segala warga Negara.- Dengan demikian hukum harus dipatuhi oleh segala warga Negara bukan sebagai kewajiban melainkan sebagai kebutuhan.- Hukum akan dapat mewujudkan “Keadilan” jika ditegakkan menurut sebuah standar yang diterapkan sama terhadap segala warga Negara.- Sebaliknya hukum akan melahirkan “Ketidakadilan” jika ditegakkan tergantung situasi yang cenderung tebang-pilih.-


People of The Year 2008

Mei 22, 2009
SBY

Presiden Republik Indonesia

Karena keberaniannya dan keseriusannya memberantas korupsi termasuk tidak melakukan intervensi dalam kasus besannya, Aulia Pohan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat penghargaan People of The Year 2008 dari Koran Seputar Indonesia (Sindo).

“Komitmen dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Pak SBY, termasuk tindakan tegasnya dalam mengambil kebijakan,” ujar Ketua Tim Juri Hikmahanto Juwono ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai alasan terpilihnya SBY dalam People of The Year 2008.


Hello Dunia!

Mei 21, 2009
Meski susah payah kutetap tersenyum kawan

Meski susah payah kutetap tersenyum kawan

Saat kapayahan jiwa, rasa letih, penat, ketika harapan tak lagi maju dan enggan melangkah padahal cahaya di depan telah dekat terbuka menunggu kaki mencapainya….jangan menyerah.

“Jika Anda melihatnya di dalam benak, Anda akan menggenggamnya di Tangan”.

KUWFATAH


Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.